Bupati Siak Afni Zul kifliguncang Senayan (k/ft)
JAKARTA,Kepriekspres.com – Sorotan tajam terhadap ketimpangan pembangunan antara pemerintah pusat dan daerah kembali mencuat. Bupati Siak, Afni Zulkifli, melontarkan kritik terbuka saat menghadiri rapat bersama DPR RI di Jakarta.
Dalam forum tersebut, Afni mempertanyakan keadilan distribusi pembangunan yang diterima daerah penghasil setelah memberikan kontribusi besar terhadap pendapatan negara.
Menurutnya, Kabupaten Siak setiap tahun menyetorkan pendapatan sekitar Rp1 triliun kepada pemerintah pusat dari berbagai sektor unggulan, seperti migas, perkebunan, dan industri. Namun, pembangunan yang kembali dirasakan masyarakat dinilai jauh dari harapan.
“Daerah kami tahun lalu setor Rp1 triliun ke pemerintah pusat, tapi balasannya jalan nasional hanya 1 kilometer. This is not fair!” tegas Afni di hadapan peserta rapat.
Pernyataan tersebut langsung menyita perhatian para anggota dewan dan peserta rapat. Afni menilai persoalan ini bukan sekadar soal panjang jalan yang dibangun, melainkan menyangkut rasa keadilan bagi daerah yang selama ini menjadi penyumbang signifikan bagi penerimaan negara.
Ia menegaskan bahwa daerah penghasil tidak meminta perlakuan istimewa dari pemerintah pusat. Namun, menurutnya, sudah seharusnya ada keseimbangan antara kontribusi yang diberikan daerah dengan pembangunan yang kembali diterima masyarakat.
“Daerah penghasil tidak minta diistimewakan. Kami hanya ingin keadilan. Kalau kontribusinya besar, pembangunan yang kembali juga harus sebanding,” ujarnya usai rapat.
Afni berharap pemerintah pusat dapat mengevaluasi kebijakan pembangunan dan alokasi anggaran agar daerah-daerah penghasil mendapatkan perhatian yang lebih proporsional. Menurutnya, pemerataan pembangunan menjadi kunci untuk menjaga semangat daerah dalam mendukung pertumbuhan ekonomi nasional.
Pernyataan Bupati Siak tersebut kini menjadi perbincangan luas dan dinilai mewakili aspirasi banyak daerah penghasil di Indonesia yang menginginkan hubungan pembangunan yang lebih adil antara pusat dan daerah.
“Setor Rp 1 triliun, dapat jalan 1 kilometer. This is not fair!” menjadi kalimat yang menggema dari Senayan dan membuka kembali diskusi mengenai keadilan fiskal serta pemerataan pembangunan nasional.
(Red/suhaimi,)
About the Author
