Bupati Siak Afni Zulkifli (k/ft)
Jakarta, Kepriekspres.com – Pernyataan tegas Bupati Siak, Afni Zulkifli, saat menghadiri rapat bersama DPR RI menjadi sorotan publik dan viral di berbagai platform media sosial. Dalam forum tersebut, Afni mengkritik ketimpangan pembangunan yang dirasakan daerah penghasil dibandingkan dengan kontribusi yang diberikan kepada pemerintah pusat.
Di hadapan perwakilan pemerintah pusat dan anggota DPR RI, Afni mengungkapkan bahwa Kabupaten Siak menyetor sekitar Rp1 triliun setiap tahun kepada negara. Namun, pembangunan yang kembali diterima daerah dinilai tidak sebanding dengan kontribusi tersebut.
“Daerah kami tahun lalu setor Rp1 triliun ke pemerintah pusat, tapi balasannya jalan nasional hanya 1 kilometer. This is not fair!” tegas Afni dalam rapat yang berlangsung di Jakarta.
Pernyataan tersebut langsung menarik perhatian peserta rapat dan menjadi bahan perbincangan luas di masyarakat. Menurut Afni, persoalan yang disampaikannya bukan semata-mata soal panjang jalan yang dibangun, melainkan menyangkut rasa keadilan bagi daerah yang selama ini menjadi penopang pendapatan negara.
Kabupaten Siak dikenal sebagai salah satu daerah yang memiliki kontribusi besar melalui sektor minyak dan gas bumi, perkebunan, serta berbagai sektor industri lainnya. Karena itu, Afni menilai pemerintah pusat perlu memberikan perhatian yang lebih proporsional terhadap pembangunan infrastruktur di daerah penghasil.
“Daerah penghasil tidak minta diistimewakan. Kami hanya ingin keadilan. Kalau kontribusinya besar, pembangunan yang kembali juga harus sebanding,” ujarnya usai rapat.
Afni berharap pemerintah pusat dapat mengevaluasi pola distribusi anggaran pembangunan agar daerah-daerah yang memberikan kontribusi besar terhadap penerimaan negara dapat merasakan manfaat pembangunan yang lebih nyata. Menurutnya, pemerataan pembangunan merupakan salah satu kunci penting dalam menjaga semangat daerah untuk terus mendukung pertumbuhan ekonomi nasional.
Pernyataan tersebut dinilai mewakili suara banyak daerah penghasil di Indonesia yang selama ini menginginkan adanya keseimbangan antara kontribusi daerah kepada negara dan pembangunan yang kembali dirasakan oleh masyarakat di daerah.
Hingga kini, pernyataan “Setor Rp 1 triliun, dapat jalan 1 kilometer. This is not fair!” terus menjadi perbincangan hangat dan memicu diskusi publik mengenai keadilan fiskal serta pemerataan pembangunan antara pemerintah pusat dan daerah.
(Red/suhaimi)
About the Author
