Kantor DPRD Kepri
Tanjungpinang – Dana Pokok Pikiran (Pokir) DPRD Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) dipertanyakan. Diduga dana tersebut sebagian besar direkayasa dialihkan tidak tepat sasaran.
Saatnya aparat terkait Polisi dan Kejaksaan Tinggi Kepulauan Riau turun tangan agar dana tersebut diteliti sehingga dana itu untuk masyarakat bukan kepentingan oknum dewan.
Dana pokir di Dinas Pariwisata Provinsi Kepri yang seharusnya untuk pengembangan di sektor pariwisata, justru sebagian besar dialihkan ke dana publikasi.
Contoh misalnya anggaran advertorial galeri foto Rp 2.350.000.000, beban sosialisasi media, Rp 2.555.000.000, sosialisasi prime time Rp 1.331.100.000 termasuk dialog talk show media Rp 500.000.000.
Dari sekian jumlah kegiatan tersebut masih banyak dana itu tidak tepat sasaran dialihkan ke dana kegiatan publikasi yang seharusnya kegiatan masyarakat disektor pariwisata. (Jhonson)
About the Author
