Pemerintah Bidik Ekonomi Tembus 8 Persen di 2027(k/ft)
TANJUNGPINANG,Kepriekspres.com – Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) mulai memanaskan mesin pembangunan dengan menggelar Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Tahun 2026 di Aula Wan Seri Beni, Dompak, Senin (6/4/2026).
Forum ini menjadi titik krusial dalam merancang arah pembangunan Kepri tahun 2027, dengan target ambisius: pertumbuhan ekonomi menembus angka 7,4 hingga 8,0 persen.
Target tersebut didorong langsung oleh Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas), sejalan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025–2029. Jika tercapai, angka ini akan melampaui proyeksi rata-rata nasional yang berada di kisaran 6,3 hingga 7,5 persen.
Staf Ahli Bidang Pemerataan Pembangunan Regional Kementerian PPN/Bappenas, Tri Dewi Virgiyanti, menegaskan bahwa modal awal Kepri sudah cukup kuat. Pada 2025, pertumbuhan ekonomi Kepri tercatat mencapai 6,94 persen—jauh di atas rata-rata nasional 5,11 persen.
“Ini sinyal positif. Tinggal bagaimana kita mendorong agar pertumbuhan ini tidak hanya tinggi, tetapi juga merata,” tegasnya.
Untuk mengejar target tersebut, pemerintah diminta fokus pada sektor-sektor unggulan, mulai dari teknologi tinggi, maritim, energi bersih, hingga hilirisasi industri. Digitalisasi layanan juga menjadi kunci, disertai penguatan sektor pariwisata dan perikanan yang dinilai masih memiliki ruang besar untuk digenjot.
Di sisi lain, Wakil Menteri Dalam Negeri, Bima Arya, mengingatkan agar pemerintah daerah tidak lengah dalam mengawal program nasional, khususnya Makan Bergizi Gratis (MBG). Ia menekankan pentingnya tata kelola yang rapi, data penerima yang akurat, serta pelaporan berkala setiap tiga bulan.
“Jangan sampai program besar ini tidak tepat sasaran. Pengawasan harus ketat,” pesannya secara daring.
Gubernur Kepri, Ansar Ahmad, dalam sambutannya menampilkan sejumlah capaian yang menjadi fondasi pembangunan. Di antaranya, penurunan angka stunting hingga 15 persen serta cakupan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang telah mencapai 98,43 persen.
Namun, ia menegaskan bahwa tantangan ke depan tidak ringan. Karena itu, sinergi antara pemerintah pusat dan daerah, serta kolaborasi dengan seluruh pemangku kepentingan menjadi kunci utama.
“Pembangunan tidak bisa berjalan sendiri. Harus searah, terpadu, dan berkelanjutan,” ujar Ansar.
Dalam Musrenbang ini, juga diberikan penghargaan kinerja keuangan daerah. Kabupaten Lingga menjadi salah satu daerah yang menerima apresiasi tersebut.
Bupati Lingga, Muhammad Nizar, menyebut penghargaan itu sebagai pelecut semangat untuk terus memperkuat transparansi dan kualitas pengelolaan keuangan daerah.
Musrenbang dihadiri oleh Wakil Gubernur Kepri Nyanyang Haris Pratamura, para kepala daerah se-Kepri, perwakilan kementerian/lembaga, akademisi, dunia usaha, hingga unsur masyarakat.
Hasil forum ini akan menjadi pijakan utama dalam penyusunan anggaran dan arah kebijakan pembangunan Kepri tahun 2027
(Red)
About the Author
